BITUNG, idm-news.net-
Aktivitas pelayanan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di salah satu SPBU di Kota Bitung kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut mencuat setelah beredar video dan keluhan seorang sopir truk ekspedisi yang mengangkut bantuan pangan Bulog terkait dugaan penolakan pengisian Bio Solar.
Dalam video yang beredar, sopir truk ekspedisi, Indra Lengkong, menyampaikan keberatannya karena armada yang membawa beras bantuan pangan untuk masyarakat disebut tidak diperbolehkan mengisi Bio Solar. Penolakan tersebut diduga berkaitan dengan keberadaan sejumlah jerigen kosong di bagian bak kendaraan.
Pihak pengawas SPBU yang disebut dalam keluhan tersebut, Vanda Sigarlaki, diduga meminta kendaraan tidak melakukan pengisian karena adanya jerigen. Namun, alasan dan dasar kebijakan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak SPBU maupun instansi terkait agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Yang kemudian menjadi perhatian publik adalah adanya rekaman aktivitas pengisian BBM menggunakan jerigen di sekitar lokasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan aturan pelayanan BBM subsidi terhadap setiap konsumen.
Distribusi Bantuan Pangan Dipertanyakan
Armada yang menjadi objek keluhan disebut membawa beras bantuan pangan Bulog untuk alokasi Juli–September 2026. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa kendala pengisian BBM dapat berdampak terhadap kelancaran distribusi bantuan pangan kepada masyarakat.
Meski demikian, perlu dipastikan terlebih dahulu status kendaraan, ketentuan pengisian BBM yang berlaku, serta apakah penggunaan jerigen dalam kendaraan tersebut memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Publik Minta Pengawasan Diperketat
Peristiwa ini juga menjadi perhatian karena sebelumnya aparat kepolisian melakukan kegiatan turun lapangan terkait pengawasan distribusi BBM di wilayah Kota Bitung.
Masyarakat berharap pengawasan tidak hanya dilakukan secara berkala, tetapi juga mampu memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengguna BBM subsidi.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan BBM subsidi, atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat meminta agar pihak berwenang mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila terdapat kesalahpahaman mengenai prosedur pengisian Bio Solar, pihak SPBU dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka sehingga persoalan tidak berkembang menjadi tudingan yang belum terverifikasi.
Pertamina dan Aparat Diminta Beri Klarifikasi
Publik kini menantikan klarifikasi dari pengelola SPBU, Pertamina, serta instansi pengawas dan aparat penegak hukum mengenai kejadian tersebut.
Yang menjadi perhatian utama bukan hanya persoalan satu kendaraan, melainkan kepastian bahwa distribusi BBM subsidi berjalan transparan, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan perlakuan berbeda terhadap masyarakat maupun kendaraan yang menjalankan tugas distribusi kebutuhan pokok.
Jika memang terbukti terjadi pelanggaran, sanksi harus diberikan secara tegas sesuai ketentuan. Namun, seluruh pihak juga perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum memberikan label atau tuduhan tertentu.
Negara harus memastikan BBM subsidi tepat sasaran dan distribusi bantuan pangan berjalan tanpa hambatan. Pengawasan yang transparan dan penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
