Dicecar Hakim di PN Rantauprapat, PT Nubika Jaya Diduga Akui Belum Pernah Ganti Rugi Lahan Warga Tanjung Mulia Selama 3 Dekade!!!
LABUHAN BATU SELATAN – IDM.NEWS Sabtu 14 November 2026 Masyarakat Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan batu Selatan (Labusel), yang tergabung dalam Kelompok Tani Mulia Indonesia (KTPMI), menagih janji Kapolri terkait slogan *"Polri Hadir untuk Masyarakat"*. Tuntutan ini mencuat menyusul sengketa lahan milik warga yang diduga kuat telah digarap oleh PT Nubika Jaya Kebun Tanjung Medan selama lebih dari 30 tahun tanpa penyelesaian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik ini semakin menjadi sorotan publik setelah terungkapnya fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat baru-baru ini. Saat dicecar pertanyaan oleh majelis hakim, perwakilan pihak PT Nubika Jaya diduga mengakui bahwa perusahaan belum pernah melakukan ganti rugi atas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut.
Pengakuan di muka persidangan ini sontak memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai legalitas dan dasar penguasaan lahan oleh pihak perusahaan selama tiga dekade terakhir.
Ketua Umum KTPMI, Abdulah Hasibuan, menegaskan bahwa masyarakat sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan serta jajaran Polres Labusel dapat mengawal proses hukum dan penyelesaian konflik agraria ini secara objektif dan berkeadilan.
"Warga Tanjung Mulia berharap pihak Pemkab Labusel dan Polres Labusel dapat mengawal perkara ini tanpa adanya tindakan intimidasi kepada masyarakat. Kami meminta pemerintah dan aparat kepolisian bersikap netral dalam bertindak, serta tidak terlalu berpihak kepada pihak perusahaan (PT)," ujar Abdulah Hasibuan saat dikonfirmasi awak media.
Masyarakat menilai, kehadiran negara melalui pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak rakyat kecil yang telah lama berjuang menuntut keadilan atas tanah mereka. Hingga berita ini diturunkan, warga masih terus memantau jalannya proses hukum di pengadilan sembari berharap adanya langkah konkret dan mediasi yang adil dari pihak berwenang di Kabupaten Labuhan batu Selatan.
----- Eka Nanda Riski Hasibuan
