Dugaan Adanya Aktivitas Penimbunan Solar Di Desa Tanjung Mulia Mencuat, Masyarakat Desak APH Segera Bertindak!!!
LABUHAN BATU SELATAN — IDM.NEWS Praktik penyalahgunaan dan dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sebuah gudang yang diduga milik seseorang berinisial AA alias Ah*k Ahw*d disinyalir menjadi lokasi penimbunan ribuan liter BBM solar bersubsidi yang disimpan di dalam wadah baby tank. Minggu, (08/11/2026).
Berdasarkan pantauan visual di lapangan, aktivitas di dalam gudang tersebut memperlihatkan adanya sejumlah tangki penampungan jenis baby tank berukuran besar yang diduga digunakan untuk menimbun BBM ilegal. Keberadaan aktivitas ini meresahkan masyarakat karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan sektor Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) justru diduga disalahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menyebabkan kelangkaan solar subsidi di tingkat penyalur resmi yang sangat dibutuhkan oleh para petani, nelayan, dan sopir angkutan umum.
Tindakan penimbunan, penyalahgunaan, atau niaga gelap BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) Pasal yang Dilanggar: Pasal 55
"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."
Penimbunan BBM solar subsidi menggunakan wadah baby tank di dalam gudang tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan, atau niaga yang sah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UU Migas tersebut.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Mengubah dan mempertegas ketentuan sanksi serta perizinan dalam sektor usaha minyak dan gas bumi demi melindungi hak-hak masyarakat atas distribusi energi yang berkeadilan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Peraturan Terkait
Kegiatan penyimpanan bahan bakar cair berskala besar di dalam area pemukiman atau gudang tertutup juga berpotensi melanggar ketentuan keselamatan umum karena dikategorikan sebagai bahan berbahaya yang dapat memicu kebakaran atau ancaman keselamatan lingkungan sekitar.
Masyarakat dan unsur pemerhati publik mendesak pihak Kepolisian setempat (Aparat Penegak Hukum - APH), khususnya jajaran Polres Labuhanbatu Selatan dan Polda Sumatera Utara, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam, memeriksa pemilik gudang (AA alias Ah*k Ahw*d), serta mengamankan barang bukti berupa baby tank berisi BBM solar subsidi yang ada di lokasi.
Langkah tegas ini dinilai penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku mafia migas yang sengaja mengeruk keuntungan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Terkait temuan dan dugaan aktivitas penimbunan BBM solar subsidi di lokasi tersebut, pihak manajemen atau pengelola gudang milik AA alias Ah*k Ahw*d hingga kini belum dapat dikonfirmasi, Samapi berita ini di tayangkan, karena sulitnya akses komunikasi dengan pihak pengelola membuat awak media dan tim di lapangan belum memperoleh keterangan resmi atau tanggapan terkait tudingan aktivitas ilegal di dalam gudang tersebut.
(Eka Nanda Riski Hasibuan)
