Dana Renovasi SD N 30 Tanjung Mulia Di Duga Tidak Transparan, Pengerjaan Proyek Tanpa K3,Kepsek Bungkam!!!
LABUHAN BATU SELATAN — IDM.NEWS
Jum'at 13 November 2026
Pelaksanaan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 30 Tanjung Mulia, yang terletak di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menuai sorotan tajam dari publik. Proyek yang dibiayai langsung melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dinilai amburadul, tidak transparan, dan mengabaikan standar dasar keselamatan kerja.
Berdasarkan investigasi di lapangan, bobroknya pelaksanaan proyek infrastruktur pendidikan ini terlihat jelas dari dua masalah krusial: tidak dicantumkannya nominal pagu anggaran secara lengkap pada papan informasi proyek, serta diabaikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja.
Sebagai proyek yang menggunakan uang negara dari APBN, prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan mutlak agar masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan. Namun, aturan tersebut diduga diabaikan dalam pengerjaan di SDN 30 Tanjung Mulia.
Papan plang proyek yang terpasang di lokasi dilaporkan tidak mencantumkan besaran rincian pagu anggaran secara jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat setempat mengenai potensi penyelewengan dana atau praktik korupsi terselubung dalam proyek rehabilitasi sekolah tersebut.
"Dana APBN itu bersumber dari uang rakyat, jadi sudah sepatutnya masyarakat tahu berapa besar anggaran yang dikucurkan. Kalau plang proyek saja tidak transparan, patut diduga ada yang ditutupi oleh pihak pemborong,"ujar salah seorang warga sekitar dengan nada kecewa.
Selain masalah transparansi anggaran, pemandangan yang sangat memprihatinkan terlihat dari aspek keselamatan kerja di lokasi proyek. Para pekerja bangunan tampak beraktivitas tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar sesuai aturan K3 konstruksi.
Para tukang dan buruh terlihat bekerja tanpa menggunakan helm keselamatan (*safety helmet*), rompi proyek, sepatu pelindung (*safety shoes*), maupun tali pengaman bagi yang bekerja di bagian tinggi. Padahal, risiko kecelakaan kerja di area sekolah sangat tinggi dan membahayakan keselamatan jiwa para pekerja itu sendiri.
Pengabaian K3 ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menunjukkan rendahnya kepedulian pihak kontraktor terhadap keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerjanya.
Melihat carut-marutnya pelaksanaan proyek APBN ini, berbagai elemen masyarakat dan pemerhati pembangunan mendesak instansi berwenang, baik Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, maupun aparat penegak hukum di Labuhan Batu Selatan, untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah, pengawas proyek, maupun pihak kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan bobroknya pengerjaan proyek rehabilitasi SDN 30 Tanjung Mulia ini.
--- Eka Nanda Riski Hasibuan
