PALEMBANG SUMATERA SELATAN, IDMNEWS.NET-
2 November 2026
Musyawarah Daerah (Musda.) dan pelantikan pengurus baru Komite Perempuan Partai Indonesia (KPPI) Sumatera Selatan periode 2026-2031 yang digelar pada Jumat (30/10/2026) diwarnai insiden penghalangan akses pers. Panitia acara diduga melanggar prinsip kebebasan pers dengan melarang wartawan masuk ke lokasi dengan alasan keterbatasan anggaran dan klaim memiliki "media sendiri".
Insiden terjadi di area penerima tamu ketika seorang panitia berinisial AS secara tegas menolak kehadiran awak media. Oknum tersebut terlihat menggunakan nada kasar saat berargumen, "Kami tidak mengundang media. Kami punya media sendiri. Kami tidak ada uang buat kalian."
Tindakan tersebut memicu protes keras dari kalangan jurnalis yang hadir. Para wartawan menegaskan bahwa sebagai organisasi politik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, KPPI wajib terbuka terhadap pengawasan media.
"Sikap eksklusif ini dinilai mencederai nilai transparansi dan etika publik, serta bertolak belakang dengan semangat pemberdayaan perempuan yang digaungkan dalam acara tersebut.
"Kami adalah wartawan, tugas kami mencari berita. Sikap seperti ini tidak mencerminkan forum perempuan yang beradab dan sopan," ujar salah satu wartawan yang sempat bersitegang dengan panitia.
Di tengah hiruk-pikuk kontroversi tersebut, agenda inti pelantikan tetap berlangsung. Hj. Zaitun, S.H., M.Kn. resmi dilantik sebagai Ketua KPPI Sumsel untuk masa bakti 2026-2031. Dalam pidato pertamanya, Zaitun berkomitmen mengubah paradigma keterlibatan perempuan dalam politik. Ia menekankan bahwa kehadiran perempuan hanya sekadar pemenuhan kuota atau "pemanis nama", melainkan harus menjadi aktor perubahan nyata.
"Selama ini, kehadiran perempuan di politik kadang terkesan hanya sebagai pelengkap. Ke depan, kami berharap perempuan benar-benar bisa memperjuangkan isu gender sekaligus membawa kemajuan untuk Sumatera Selatan dan Indonesia," kata Zaitun.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Ketua KPPI Sumsel, Ibu Anita, serta Anggota DPR RI dari Komisi terkait, Kartika Sandra Desi. Kehadiran Kartika dinilai sebagai bentuk dukungan moral signifikan dari tingkat nasional. Struktur kepengurusan baru juga mencatat partisipasi representatif dari 15 partai politik, dengan masing-masing fraksi mengirimkan lima kader perempuan terbaik.
Meski narasi positif tersampaikan melalui visi kepemimpinan baru, insiden pengusiran media meninggalkan catatan buruk. Pengamat hukum dan pers menilai tindakan panitia berpotensi melanggar Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Secara spesifik, Pasal 18 UU tersebut mengancam pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta bagi siapa pun yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik.
"Hingga berita ini diturunkan pada Minggu (01/11/2026), pihak panitia KPPI Sumsel belum memberikan klarifikasi resmi terkait insiden pengusiran tersebut. Ketidakhadiran tanggapan resmi ini menambah tanda tanya besar mengenai komitmen organisasi terhadap akuntabilitas publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.
Sumber berita NN
(Pewarta: Amri)
