Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan menjaga kualitas demokrasi kembali menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Aulia Putri Andini, selaku Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) STAI BABUNNAJAH, menjadi representasi perspektif mahasiswa yang menempatkan fungsi kontrol sosial, tanggung jawab intelektual, dan partisipasi publik sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya menjadi penanda perjalanan kepemimpinan nasional, tetapi juga ruang refleksi untuk melihat pelaksanaan kebijakan pemerintah serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk ikut mengawasi, mengkaji, dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan publik.
Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton dalam dinamika politik nasional. Sebagai bagian dari masyarakat intelektual, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menjaga nalar kritis, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mendorong kebijakan yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam menjalankan peran tersebut, sikap kritis perlu dibangun melalui kajian yang objektif, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukan semata-mata bentuk pertentangan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap terbuka terhadap evaluasi dan masukan publik.
Sebagai bagian dari kepemimpinan mahasiswa STAI BABUNNAJAH, Aulia Putri Andini memiliki ruang strategis untuk mendorong mahasiswa agar lebih aktif merespons persoalan sosial dan kebijakan nasional. Peran organisasi mahasiswa juga penting dalam membangun budaya diskusi, memperkuat literasi politik, dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.
Isu pendidikan, kesejahteraan sosial, kesempatan kerja bagi generasi muda, serta pemerataan pembangunan merupakan sejumlah bidang yang relevan untuk menjadi perhatian mahasiswa. Berbagai isu tersebut perlu dikaji secara kritis agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada tuntutan, tetapi juga menghadirkan gagasan dan rekomendasi yang konstruktif.
Di sisi lain, mahasiswa harus tetap menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Sikap kritis tidak seharusnya ditentukan oleh kedekatan maupun perbedaan pandangan politik, melainkan oleh komitmen terhadap kebenaran, kepentingan publik, dan nilai-nilai demokrasi.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan masyarakat. Ruang dialog yang terbuka dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, menguji gagasan, serta mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Pada akhirnya, penguatan peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Mahasiswa diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten, menghadirkan kritik yang berlandaskan kajian, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.
Melalui momentum refleksi dua tahun pemerintahan ini, peran mahasiswa diharapkan semakin kuat sebagai kekuatan intelektual dan sosial yang independen, kritis, serta berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
