Palembang Sumatera Selatan, idm-news.net-
28 Oktober 2026 –
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Palembang melaksanakan pemusnahan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Barang yang dimusnahkan diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp40,33 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp20,56 miliar.
Kegiatan pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
1. Bea Cukai Catat Ribuan Penindakan Sepanjang 2025–2026
Sepanjang periode 2025 hingga 2026, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur beserta kantor vertikal di bawahnya mencatat kinerja pengawasan yang signifikan. Tercatat sebanyak 1.575 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta 119 kali penindakan di bidang narkotika.
Dalam kegiatan pemusnahan kali ini, barang-barang yang dimusnahkan berasal dari 229 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode 2025–2026.
Pemusnahan dilaksanakan secara bertahap sejak 26 Oktober 2026, bertempat di halaman Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang.
Langkah ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan Bea Cukai dalam menindak barang-barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
2. Didominasi 22,44 Juta Batang Rokok Ilegal
Barang hasil penindakan yang dimusnahkan didominasi oleh barang kena cukai ilegal, terutama rokok dan minuman beralkohol.
Adapun rincian barang yang dimusnahkan meliputi:
- 22.447.700 batang rokok ilegal.
- 9.764 botol minuman beralkohol ilegal.
- Tembakau iris sebanyak 114 kilogram.
- Rokok elektrik sebanyak 40 unit.
- Kain tekstil sepanjang 258 meter.
- Pakaian bekas sebanyak 542 potong.
Secara keseluruhan, nilai barang hasil penindakan yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp40.332.305.374,00 atau empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah.
Pemusnahan tersebut dilakukan untuk memastikan barang-barang ilegal tidak kembali beredar di tengah masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, mencegah pelanggaran ketentuan perdagangan, serta menjaga persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan.
3. Potensi Kerugian Negara Rp20,56 Miliar Berhasil Dicegah
Dari keseluruhan barang hasil penindakan yang dimusnahkan, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp20.564.489.468,00, atau sekitar Rp20,56 miliar.
Capaian ini menunjukkan pentingnya pengawasan kepabeanan dan cukai dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
Peredaran rokok tanpa pita cukai yang sah dan barang-barang lain yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi merugikan negara, mengganggu persaingan usaha, serta merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan cukainya.
Oleh karena itu, penindakan dan pemusnahan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan tata niaga yang tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Bea Cukai Tegaskan Komitmen Melindungi Masyarakat
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sumardi, menegaskan bahwa penindakan dan pemusnahan barang ilegal bukan semata-mata merupakan langkah penegakan hukum, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Melalui pengawasan yang konsisten dan sinergi dengan berbagai pihak, kami berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang adil bagi para pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan,” ujarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai.
5. Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Ultimum Remedium
Selain melaksanakan penindakan dan pemusnahan barang ilegal, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur bersama KPPBC TMP B Palembang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme Ultimum Remedium.
Melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran tertentu dengan pembayaran sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp4.501.995.000,00, atau sekitar Rp4,50 miliar.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.
Penerapan mekanisme ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi salah satu instrumen dalam penyelesaian pelanggaran tertentu sesuai persyaratan yang ditetapkan.
6. Ajak Masyarakat Bersama Berantas Peredaran Barang Ilegal
Bea Cukai mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberantas peredaran barang ilegal dengan mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai, tidak membeli maupun mengedarkan barang ilegal, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan yang berkesinambungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, Bea Cukai berharap peredaran barang ilegal dapat terus ditekan, penerimaan negara dapat terlindungi, dan iklim usaha yang sehat dapat terwujud.
Bea Cukai Sumbagtim berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum demi melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ( Amri )
