DELI SERDANG IDM NEWS.NET– Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 menjadi perhatian DPW LSM Harimau Sumatera Utara.
Berdasarkan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 44.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, ditemukan sejumlah persoalan pada pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat adanya kekurangan volume dan penurunan mutu pada 20 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1.614.326.532,22.
Nilai tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp777.565.518,72 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013,50.
Tidak hanya itu, BPK juga mencatat adanya denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan sebesar Rp67.980.519,59 pada dua paket pekerjaan.
Temuan tersebut tentu patut menjadi perhatian serius. Sebab, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut angka dalam laporan pemeriksaan, melainkan juga berkaitan dengan kualitas pembangunan infrastruktur,
pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah, serta hak masyarakat untuk memperoleh hasil pembangunan yang sesuai dengan spesifikasi dan nilai kontrak.
Ketua DPW LSM Harimau Sumatera Utara, Heriansyah M. Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya memandang hasil pemeriksaan tersebut perlu dikawal secara terbuka dan objektif.
"Uang yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur lainnya adalah uang publik. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan yang dibayarkan pemerintah benar-benar sesuai dengan volume, mutu, dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak."
Menurutnya, nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp777,56 juta perlu mendapat penjelasan mengenai perkembangan pengembaliannya. Masyarakat perlu mengetahui berapa yang sudah disetorkan ke kas daerah, berapa yang masih dalam proses penagihan, serta apa bukti tindak lanjutnya.
Sementara itu, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836,76 juta juga harus ditelusuri secara serius melalui verifikasi dan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK.
"Jangan sampai temuan pemeriksaan hanya menjadi catatan administratif. Kita ingin mengetahui tindakan konkretnya. Apakah sudah diselesaikan? Apakah uang daerah sudah dikembalikan? Kalau masih ada yang belum diselesaikan, apa kendalanya?" tegasnya.
LSM Harimau Sumatera Utara juga menyoroti catatan mengenai denda keterlambatan sebesar Rp67,98 juta yang belum dikenakan terhadap dua paket pekerjaan pada saat pemeriksaan BPK.
Menurut Heriansyah, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk alasan denda belum dikenakan, perkembangan penagihan, dan apakah kewajiban tersebut sudah disetorkan ke kas daerah.
Selain persoalan pembayaran, aspek pengawasan juga menjadi perhatian. Dalam hasil pemeriksaan, BPK mencatat kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk pada unsur pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan pengawas lapangan.
Hal ini memunculkan pertanyaan yang patut dijawab oleh instansi terkait: bagaimana pengawasan pekerjaan dilaksanakan sejak proses kontrak, pelaksanaan fisik, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pembayaran kepada penyedia jasa?
"Pengawasan pembangunan tidak boleh hanya kuat di atas kertas. Harus ada pengawasan nyata di lapangan. Sebab, ketika terjadi kekurangan volume atau penurunan mutu, yang dirugikan pada akhirnya adalah kepentingan masyarakat," lanjutnya.
DPW LSM Harimau Sumatera Utara menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menghakimi atau menuduh pihak tertentu melakukan tindak pidana. Temuan BPK harus ditempatkan sesuai kedudukannya sebagai hasil pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut, klarifikasi, dan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum.
Namun, keterbukaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.
Atas dasar itu, LSM Harimau Sumatera Utara mendorong Bupati Deli Serdang, DPRD Kabupaten Deli Serdang, Inspektorat, serta instansi terkait untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius.
Pihaknya juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui instansi yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan dapat memperhatikan persoalan tersebut sesuai kewenangannya.
"Kami tidak ingin pembangunan hanya terlihat selesai secara fisik, tetapi menyisakan persoalan dalam volume, mutu, dan pertanggungjawaban anggaran. Pembangunan harus berkualitas, pengelolaan anggaran harus transparan, dan setiap rekomendasi hasi
pemeriksaan harus ditindaklanjuti."
Sebagai langkah awal, DPW LSM Harimau Sumatera Utara menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang serta mendorong adanya audiensi untuk memperoleh penjelasan mengenai seluruh temuan tersebut.
"Kami akan mengawal persoalan ini berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan hukum. Bagi kami, pengawasan masyarakat bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat."
Wartawan (omen)
31 Oktober 2026
