BENGKULU, IDMNEWS.NET-
28/10/2026 -
Pemerintah Kota Bengkulu mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terbukti mengabaikan kewajiban serta melanggar aturan kedisiplinan kerja. Kebijakan ini diberlakukan demi menjaga kualitas serta integritas pelayanan publik kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Media Center Kota Bengkulu, pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan akibat pelanggaran berat, terutama terkait ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dalam jangka waktu tertentu. Langkah penertiban ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan roda birokrasi berjalan secara optimal dan akuntabel.
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan bahwa kebijakan ini murni penegakan regulasi terhadap pegawai yang tidak produktif. Di sisi lain, beliau memastikan para pegawai yang menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik akan tetap mendapatkan jaminan kelanjutan kontrak kerja.
"Ya, insya allah kami Pemerintah Kota Bengkulu, saya selaku Walikota tetap memberikan jaminan kepada teman-teman PPPK penuh waktu dan juga paruh waktu, insya allah akan kami lanjutkan," ujar Walikota.
"Namun, ada beberapa PPPK yang terpaksa kita putuskan kontraknya karena memang tidak pernah masuk, kemudian tidak disiplin, dan ini memang harus kita tegakkan aturan. Tapi yang kerjanya baik, kerjanya rajin, enggak ada alasan enggak dilanjutkan," sambungnya.
Merujuk pada ketentuan perundang-undangan, pembinaan dan penegakan disiplin bagi aparatur negara diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yang pelaksanaannya diselaraskan dengan standar disiplin pegawai negeri. Akumulasi ketidakhadiran tanpa alasan jelas, baik secara berturut-turut maupun kumulatif dalam kurun waktu satu tahun, menjadi parameter utama dalam penjatuhan sanksi berat hingga pemberhentian.
Kebijakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta menjadi pengingat bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Bengkulu. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengapresiasi pegawai yang rajin dan berintegritas, serta tidak ragu menindak tegas oknum yang menghambat pelayanan masyarakat.
(Rido).
