Namorambe, Deli Serdang - IDM NEWS.NET. Dugaan konspirasi pembongkaran aset Koperasi Unit Desa (KUD) SADAR di Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, kian menjadi sorotan publik. Kepala Desa Jati Kesuma, Indarto, kini diterpa tudingan serius terkait pelanggaran prosedur hukum dan administrasi hingga diduga masuk ranah tindak pidana umum dan Tipikor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jumat (23/10/2026) pukul 10.00 WIB, pembongkaran gudang tersebut dinilai cacat hukum. Pasalnya, Kades bersama Pemerintah Desa melakukan eksekusi tanpa dapat menunjukkan dokumen tertulis resmi saat pembongkaran beberapa bulan lalu, dan hanya berlindung di balik klaim koordinasi lisan dengan Dinas Koperasi/UKM dan instansi terkait.
Warga setempat menyoroti tindakan Kades yang dinilai mengangkangi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
"Hingga saat ini status kepemilikan tanah dan bangunan Gudang KUD SADAR itu belum jelas, dokumen surat tanahnya tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana bisa dibongkar jika status kepemilikan aset belum terang benderang? Anehnya lagi, pembongkaran dilakukan tanpa membentuk Tim Likuidasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam UU Koperasi," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (23/10/2026).
Eksekusi pembongkaran diketahui menggunakan alat berat excavator (Beko) dan truk belasan ton untuk mengangkut material besi.
Persoalan tak berhenti pada pembongkaran. Warga juga mempertanyakan transparansi pengelolaan aset pasca pembongkaran. Besi-besi belasan ton yang dianggap tidak layak pakai diduga dijual langsung kepada pihak ketiga tanpa melalui proses lelang terbuka.
Lebih mengejutkan, berton-ton besi yang masih layak pakai kini misterius keberadaannya atau raib. Tidak ada proses inventarisasi resmi maupun Berita Acara Serah Terima, sehingga warga tidak mengetahui di mana sisa besi tersebut disimpan.
"Hasil penjualan besi gelap. Tidak tahu dipergunakan untuk apa atau membayar apa, padahal menurut aturan jika ada sisa dana dari penjualan aset koperasi yang dibubarkan, haknya harus dibagi kepada anggota," cecar warga.
Atas tindakan sepihak ini, Kades Jati Kesuma Indarto diduga kuat memenuhi unsur pidana delik biasa dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) yang meliputi pengrusakan, pembongkaran, pencurian hingga penggelapan aset.
Warga menyayangkan sikap Kades yang terkesan mengelak dengan melempar tanggung jawab kepada Pemkab.
"Kades diduga licin berlindung di balik kalimat 'Saya tidak tahu, tanya saja negara'. Pertanyaannya, apakah Kades bukan bagian dari negara?" pungkas warga dengan nada kecewa.
Melihat mandeknya persoalan ini, masyarakat mendesak BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Polresta Deli Serdang, Kejari Deli Serdang dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk segera bertindak tegas.
Warga meminta segera dibentuk tim terpadu lintas sektoral untuk memeriksa kasus ini, baik dari sisi pelanggaran administrasi negara, pidana umum, hingga potensi tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Desa Jati Kesuma, Pemerintah Kecamatan Namorambe, dan Dinas Koperasi/UMKM Kabupaten Deli Serdang terkait legalitas pembongkaran tersebut.
wartawan (omen)
IDM NEWS.NET.
23 Oktober 2026.
