MEDAN— IDM NEWS.NET Otonomi daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan oleh hukum serta tetap memperhatikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keselarasan regulasi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting. Kebijakan yang baik tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional.
Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan bertanggung jawab.
“Pemerintahan yang baik dibangun melalui kepatuhan terhadap hukum, pelayanan yang berkualitas, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.”
Mari bergabung dengan Program Studi Hukum Universitas Quality dan jadilah bagian dari generasi yang berintegritas, berwawasan hukum, serta siap berkontribusi bagi masyarakat dan Indonesia.
Dosen Pengampu: Permai Yudi, S.H., M.H.
Artikel opini edukatif untuk tujuan akademik.
Wartawan (omen)
26 Oktober 2026
