Makasar, IDMNEWS.NET-
31/10/2026.
Kegiatan Bimbingan teknis ( BimTek)bagi Kepala Desa yang marak dilaksanakan oleh pihak ketiga dinilai sangat membebani Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes) padahal setiap setiap edaran kementrian dalam negeri ( Kemendagri ) terkait aplikasi sipades dan penginputan data keuangan desa dapat dilaksanakan secara efesien dikecamatan atau diruang pola kantor Bupati.
Hal tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) lentera independen pemerhati Nusantara ( LIPAN) yang menyayangkan praktik Bimtek yang berorientasi bisnis semata tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa
Menurut Ketua DPP LIPAN, banyak Desa yang terpaksa menggeser anggaran prioritas seperti pembangunan infrastruktur & Pemberdayaan masyarakat hanya memenuhi undangan Bimtek dari penyelenggara pihak ketiga dengan dasar Surat edaran Kemendagri.
EFESIENSI ANGGRAN DIABAIKAN
LSM LIPAN menilai, jika tujuan Bimtek adalah untuk peningkatkan kapasitas terkait sistem pengelolaan aset desa ( sipades )dan penginputan siskeudes, maka pelaksanaannya cukup dilakukan ditiap kecamatan atau terpusat diruang pola kantor Bupati dengan menghadirkan narasumber dari Dinas PMD dan atau Kemendagri secara langsung.
Langkah tersebut dinilai jauh lebih efesien, transparan dan tidak membebani APBDes, selain menekan biaya perjalanan dinas dan penginapan, materi yang disampaikan juga akan lebih kontekstual dengan kondisi Daerah masing-masing
DESAKAN DAN REKOMENDASI
Atas kondisi tersebut, KETUA UMUM DPP LSM LIPAN MUH NASIR ASIS menyampaikan beberapa desakan :
1. Kemendagri dan Dinas PMD diminta untuk menerbitkan edaran dan melarang pihak ketiga yang tidak memiliki legalitas dan MoU dengan Kemendagri u yuk menyelenggarakan Bimtek berbayar bagi kepala Desa dan perangkatnya
2. Bupati dan APH diminta melakukan evaluasi dan audit terhadap penggunaan APBDes untuk kegiatan Bimtek.
3. Pelaksanaan Bimtek terkait SIPADES, SISKEUDES dan regulasi terbaru agar dipusatkan dikecamatan masing-masing dengan biaya minimal dan dibiayai oleh APBD bukan APBDes
4. Kepala desa diimbau untuk lebih selektif dan berani menolak undangan Bimtek dari pihak ketiga yang tidak jelas urgensinya dan manfaatnya bagi Desa.
LSM LIPAN, menegaskan akan melakukan pemantauan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum ( APH ) sera Kemendagri jika masih ditemukan praktik Bimtek yang diduga menjadi modus bisnis yang merugikan keuangan Desa, Tambahnya.
