Tulungagung, Idmnews.net-
Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperkuat tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Digitalisasi Bantuan Sosial di Rose Ballroom, Abadi Hotel Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 130 peserta dari unsur SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping sosial, serta unsur sosial tingkat kecamatan.
Bimtek ini menjadi salah satu upaya memperkuat peran para pendamping sosial sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data secara berkelanjutan. Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Jangan sampai yang punya hak malah tidak mendapatkan, yang tidak punya hak malah mendapatkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa digitalisasi bansos harus diiringi dengan ketelitian dalam pendataan dan pengawasan. Dengan demikian, potensi kesalahan penyaluran bantuan dapat diminimalkan dan hak masyarakat dapat terlindungi.
Pendamping Sosial Didorong Perkuat Kemandirian KPM
Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan, para pendamping sosial juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pembinaan tersebut diarahkan untuk mendorong penerima bantuan agar semakin berdaya, mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Ahmad Baharudin juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, transparansi, dan respons cepat dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan sosial.
Menurutnya, sinergi antara pendamping sosial, Dinas Sosial, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat agar pelayanan kesejahteraan sosial berjalan lebih efektif dan berkualitas.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mendukung pembaruan data penerima bantuan, meningkatkan kualitas pendampingan, serta memastikan pelaksanaan program sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perkuat Tata Kelola Bansos yang Transparan
Melalui digitalisasi bantuan sosial dan peningkatan kapasitas SDM, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen membangun sistem pengelolaan bansos yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada peningkatan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
Peningkatan kualitas data diharapkan mampu mengurangi ketidaktepatan sasaran, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program kesejahteraan sosial yang dijalankan pemerintah.
Dengan dukungan pendamping sosial yang profesional dan berintegritas, digitalisasi bansos diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
Data semakin akurat, pelayanan semakin kuat, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
