Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, S.H., mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ia menegaskan agar para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dengan serius, profesional, dan disiplin tinggi dalam mengimplementasikan setiap program pemerintah.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Fery dalam arahannya pada rapat evaluasi kinerja perangkat daerah, Jumat. Ia menyoroti agar program-reprogam pemerintah tidak sekadar menjadi laporan di atas kertas atau formalitas administratif belaka.
Program Pemerintah Harus Sentuh Langsung Masyarakat
"Jangan sampai program kerja kita hanya indah dalam laporan administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi masyarakat di bawah tidak pernah merasakan dampaknya secara nyata. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Labuhan Batu Selatan," ujar Bupati Fery Sahputra Simatupang dengan nada tegas.
Bupati Fery menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan seorang kepala dinas atau pimpinan OPD bukanlah seberapa cepat laporan administratif diselesaikan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, maupun kesehatan.
Evaluasi Ketat dan Sanksi Tegas Menanti
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja masing-masing OPD. Bagi pejabat yang dinilai lambat, tidak disiplin, atau mengabaikan target pembangunan daerah, sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Fokus Utama Disiplin OPD:
Meningkatkan responsivitas terhadap aduan dan kebutuhan masyarakat.
Memastikan ketepatan waktu dan sasaran dalam setiap pelaksanaan program kerja.
Menghindari budaya kerja yang bersifat seremonial tanpa hasil konkrit.
Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan di bawah kepemimpinan Fery Sahputra Simatupang berkomitmen untuk terus memacu percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, transparansi, serta akuntabilitas kinerja birokrasi
(ENR HASIBUAN)
